HAK TERSANGKA

Dalam berbagai pemberitaan di berbagai media massa, sering kita
mendengar bagaimana tersangka yang tidak mendapatkan hak-haknya.
Tersangka sering diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan hak-hak
sebagaimana mestinya, masih seringnya pemeriksaan dilakukan pada malam
hari, tersangka sering dipukul dalam pemeriksaan dan hak-hak yang
justru di persidangan kemudian tersangka mencabut keterangannya.

Sebenarnya, hak-haknya itu bisa diberikan kepada tersangka, apabila
tersangka dapat dilindungi oleh advokat (pengacara) dan tersangka
mengetahui hak-haknya.

Selain diatur didalam KUHAP, hak-hak tersangka juga diatur didalam
Konstitusi, diatur di berbagai ketentuan yang berkaitan dengan HAM.
Namun pembicaraan hari ini berkaitan dengan hak-hak tersangka
sebagaimana diatur didalam KUHAP.

Didalam Pasal 50 (1) ditegaskan “Tersangka berhak segera mendapat
pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada
penuntut umum”. Sedangkan didalam pasal (2) Tersangka berhak
perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Pasal
(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51 “ Untuk mempersiapkan pembelaan :
       tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu
pemeriksaan dimulai;
       terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52 “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas
keapada penyidik atau hakim.

Pasal 53 (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan
juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Pasal 53 ayat (2)
Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Yang paling penting diatur didalam pasal 54 “Guna kepentingan
pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari
seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap
tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.  Pasal 55 Untuk mendapatkan penasihat hukum
tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih
sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 mengatur “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak
mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak
mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasihat hukum bagi mereka. Sedangkan ayat (2) Setiap penasihat hukum
yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57 “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
ini.

Pasal 55 dan pasal 56 adalah pasal-pasal yang berkepentingan untuk
melindungi tersangka dalam pemeriksaan. Begitu pentingnya, maka pasal
ini merupakan kewajiban yang melekat pada diri advokat. Advokat tidak
berhak menolak dan berkewajiban untuk mendampingi. Dengan alasan
inilah, maka dikenal dengan perkara-perkara prodeo.

Begitu mulianya pasal ini yang memberikan kewenangan advokat, maka
profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s