Hukum Waris Islam (3)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan yang mengatur tentang Hukum Islam, dimana mengenai warisan juga diatur dikenal pembagian waris islam.  Sebelum harta warisan dibagi oleh ahli waris maka harus ditentukan dulu. Seperti Ahli waris yang berhak, total warisan, bagian dari Ahli waris, menghitung pembagian dan nilai yang akan dibagikan.  Kelompok Ahli waris seperti menurut hubungan dari, … Lanjutkan membaca Hukum Waris Islam (3)

Hukum Waris Islam (2)

Didalam sistem pembagian waris di Indonesia, banyak sekali sistem pengaturannya. Baik merujuk kepada Hukum Nasional yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum adat maupun Hukum Islam.  Didalam Hukum Nasional merujuk kepada Kitab undang-undang Hukum Perdata, pembagian antara Anak harus dibagi sama rata. Sehingga tidak ada perbedaan antara Anak laki-laki maupun Anak Perempuan.  Namun pembagian … Lanjutkan membaca Hukum Waris Islam (2)

Hukum Waris Islam

Setelah berlakunya Pengadilan Agama maka perkara-perkara Masih tunduk di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).  UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam”.  Dengan demikian maka perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, … Lanjutkan membaca Hukum Waris Islam

Hukum Adat (4)

Membicarakan Hukum Adat tidak semata-mata membicarakan masyarakat Hukum adat didalam didalam konstitusi maupun didalam regulasi.  Yang paling fenomental adalah saat MK memutuskan didalam putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (baca MK No. 35).  Pondasi Penting didalam putusan MK adalah wacana hutan adat kemudian menjadi tagline melihat hutan dari pendekatan masyarakat hukum adat. Didalam putusannya, MK kemudian “menegaskan” … Lanjutkan membaca Hukum Adat (4)

Hukum Adat (3) 

Secara umum, Hukum adalah seperangkat norma yang menjadi keputusan adat. Ada juga yang menyebutkan “mengatur perilaku dan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi”.  Sifat Penting hukum adat adalah hukum yang bersifat tidak tertulis. Walaupun kemudian sekarang sudah banyak kemudian ditetapkan didalam Peraturan Desa ataupun Peraturan Adat. Dengan demikian maka hukum adat yang berasal … Lanjutkan membaca Hukum Adat (3) 

Hukum Adat (2)

Selain diatur didalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, Hukum adat juga telah lama dipraktekkan didalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri. Terutama berkaitan dengan hak atas tanah.  Putusan Mahkamah Agung No.222 K/Sip/1954 tegas menyebutkan “Menurut hukum adat di Kayu Agung Palembang, kesaksian kepala marga bukanlah suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli suatu toko.  Lihat … Lanjutkan membaca Hukum Adat (2)

Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat secara tegas dicantumkan didalam Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang­undang. Makna ini tegas termaktub didalam amandemen kedua UUD 1945.  Makna ini berbeda dengan … Lanjutkan membaca Hukum Adat

Hak Asasi Manusia (7)

Pada edisi sebelumnya, membicarakan HAM sebagai hak dan kemudian HAM yang kemudian HAM yang dapat dibatasi, maka kemudian adanya kewajiban dari negara untuk mewujudkan pelaksanaan HAM.  Menurut nilai yang terkandung didalam UU HAM, bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (7)

Hak Asasi Manusia (6)

Setelah membicarakan HAM sebagai hak dan juga membicarakan tanggungjawab warga negara untuk menghormati dan menghargai HAM, maka kali ini kita membicarakan tentang tanggungjawab negara didalam HAM.  Didalam Pasal 71 UU HAM disebutkan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (6)