Hukum Adat (3) 

Secara umum, Hukum adalah seperangkat norma yang menjadi keputusan adat. Ada juga yang menyebutkan “mengatur perilaku dan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi”.  Sifat Penting hukum adat adalah hukum yang bersifat tidak tertulis. Walaupun kemudian sekarang sudah banyak kemudian ditetapkan didalam Peraturan Desa ataupun Peraturan Adat. Dengan demikian maka hukum adat yang berasal … Lanjutkan membaca Hukum Adat (3) 

Hukum Adat (2)

Selain diatur didalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, Hukum adat juga telah lama dipraktekkan didalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri. Terutama berkaitan dengan hak atas tanah.  Putusan Mahkamah Agung No.222 K/Sip/1954 tegas menyebutkan “Menurut hukum adat di Kayu Agung Palembang, kesaksian kepala marga bukanlah suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli suatu toko.  Lihat … Lanjutkan membaca Hukum Adat (2)

Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat secara tegas dicantumkan didalam Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang­undang. Makna ini tegas termaktub didalam amandemen kedua UUD 1945.  Makna ini berbeda dengan … Lanjutkan membaca Hukum Adat

Hak Asasi Manusia (7)

Pada edisi sebelumnya, membicarakan HAM sebagai hak dan kemudian HAM yang kemudian HAM yang dapat dibatasi, maka kemudian adanya kewajiban dari negara untuk mewujudkan pelaksanaan HAM.  Menurut nilai yang terkandung didalam UU HAM, bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (7)

Hak Asasi Manusia (6)

Setelah membicarakan HAM sebagai hak dan juga membicarakan tanggungjawab warga negara untuk menghormati dan menghargai HAM, maka kali ini kita membicarakan tentang tanggungjawab negara didalam HAM.  Didalam Pasal 71 UU HAM disebutkan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (6)

Hak Asasi Manusia (5)

Setelah membahas HAM baik dilihat dari berbagai pendekatan maka selain membicarakan HAM sebagai “hak” maka terhadap pelaksanaan HAM maka dibebankan kewajiban.  Atau dengan kata lain, pelaksanaan HAM dapat diterapkan adanya kewajiban dari berbagai pihak.  Didalam Pasal 68 UU HAM disebutkan Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (5)

Hak Asasi Manusia (4)

Setelah sebelumnya, definisi HAM dikenal Non derogable rights dan derogable rights, disisi lain membicarakan HAM juga dikenal dengan dua pendekatan.  HAM berbasiskan hak-hak Sipol dan hak-hak  Ecosob.  Sipol biasa dikenal dengan Sipil dan Politik. Sebagaimana diatur didalam Konvensi Sipil dan Politik. Diatur didalam COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (4)

Hak Asasi Manusia (3)

Setelah sebelumnya, definisi HAM dikenal Non derogable rights dan derogable rights maka konsentrasi kemudian membahas tentang derogable rights.  Berbeda dengan Non derogable rights maka HAM yang dikategorikan sebagai derogable rights dapat dikurangi haknya. Namun tetap harus tegas diatur didalam peraturan perundang-undangan.  Dengan demikian diluar hak-hak seperti Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (3)

Hak Asasi Manusia (2) 

Setelah sebelumnya, definisi HAM dikenal Non derogable rights dan derogable rights maka konsentrasi selanjutnya bagaimana merumuskan definisi Non derogable rights.  Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, definisi HAM Non derogable rights adalah definisi HAM yang tidak boleh dkurangi dalam keadaan apapun, termasuk kedalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan keadaan darurat. Biasa dikenal dengan Non derogable rights.  Menurut … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia (2) 

Hak Asasi Manusia 

Akhir-akhir ini, tema Hak Asasi Manusia (HAM) begitu menarik perhatian publik. Sebagai bagian dari definisi HAM, maka berbagai persoalan kemudian sering kali disandarkan ke tema  Didalam UU HAM, makna filosofi HAM dapat ditemukan sebagai narasi “bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan … Lanjutkan membaca Hak Asasi Manusia