Menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan yang mengatur tentang Hukum Islam, dimana mengenai warisan juga diatur dikenal pembagian waris islam. Sebelum harta warisan dibagi oleh ahli waris maka harus ditentukan dulu. Seperti Ahli waris yang berhak, total warisan, bagian dari Ahli waris, menghitung pembagian dan nilai yang akan dibagikan. Kelompok Ahli waris seperti menurut hubungan dari, … Lanjutkan membaca Hukum Waris Islam (3)
Bulan: Juni 2022
Hukum Waris Islam (2)
Didalam sistem pembagian waris di Indonesia, banyak sekali sistem pengaturannya. Baik merujuk kepada Hukum Nasional yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum adat maupun Hukum Islam. Didalam Hukum Nasional merujuk kepada Kitab undang-undang Hukum Perdata, pembagian antara Anak harus dibagi sama rata. Sehingga tidak ada perbedaan antara Anak laki-laki maupun Anak Perempuan. Namun pembagian … Lanjutkan membaca Hukum Waris Islam (2)
Hukum Waris Islam
Setelah berlakunya Pengadilan Agama maka perkara-perkara Masih tunduk di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam”. Dengan demikian maka perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, … Lanjutkan membaca Hukum Waris Islam
Hukum Adat (5)
Provinsi Jambi juga dikenal sebagai penghormatan hutan adat seperti SK Bupati KDH TK. II Sarolangun Bangko No. 225 Tahun 1993, SK Bupati Merangin No. 95 Tahun 2002 tentang Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo, SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Hutan Adat Bukit Tapanggang, SK Bupati Merangin No. 36 Tahun 2006 tentang … Lanjutkan membaca Hukum Adat (5)
Hukum Adat (4)
Membicarakan Hukum Adat tidak semata-mata membicarakan masyarakat Hukum adat didalam didalam konstitusi maupun didalam regulasi. Yang paling fenomental adalah saat MK memutuskan didalam putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (baca MK No. 35). Pondasi Penting didalam putusan MK adalah wacana hutan adat kemudian menjadi tagline melihat hutan dari pendekatan masyarakat hukum adat. Didalam putusannya, MK kemudian “menegaskan” … Lanjutkan membaca Hukum Adat (4)
Hukum Adat (3)
Secara umum, Hukum adalah seperangkat norma yang menjadi keputusan adat. Ada juga yang menyebutkan “mengatur perilaku dan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi”. Sifat Penting hukum adat adalah hukum yang bersifat tidak tertulis. Walaupun kemudian sekarang sudah banyak kemudian ditetapkan didalam Peraturan Desa ataupun Peraturan Adat. Dengan demikian maka hukum adat yang berasal … Lanjutkan membaca Hukum Adat (3)
istilahhukum 