Untuk memberikan kepastian kepada pemegang hak atas tanah, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) maka kemudian Pemerintah ditugaskan untuk melakukan pendaftaran tanah. Turunan UUPA kemudian diatur didalam PP No. 61 Tahun 1961. PP No. 61 Tahun 1961 kemudian diubah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. Apabila kita memperhatikan pertimbangan … Lanjutkan membaca Pendaftaran Tanah
Setelah sebelumnya membahas tentang hak milik dan hak guna usaha, maka kali ini kita membahas tentang hak guna bangunan (HGB). Didalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria ((UUPA) juga mengatur tentang HGB. Didalam pasal 16 ayat (1) Huruf c UUPA jelas tercantum HGB. Didalam Pasal 35 ayat (1) UUPA disebutkan “Hak guna bangunan … Lanjutkan membaca Hak Guna Bangunan
Setelah sebelumnya HGU membahas tentang Habisnya izin HGU, kali ini kita membahas tentang Hak Guna Usaha dilihat sebagai kategori Tanah terlantar. Sebagaimana ketentuan, HGU dapat dicabut disebabkan tanah ditelantarkan. Apabila didalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) pengaturan tentang Tanah terlantar dijelaskan didalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA. Pengaturan lebih lanjut diatur … Lanjutkan membaca Hak Guna Usaha (4)
Setelah HGU yang membahas tentang pencabutan HGU maka selanjutnya pembahasan tentang HGU membahas tentang habisnya HGU. Sebagaimana telah dijelaskan, HGU dapat dicabut disebabkan “ditelantarkan”. Namun disisi lain, HGU dapat berakhir apabila waktu yang telah diberikan ternyata telah selesai. Atau berakhirnya. Tentu setelah 35 Tahun dan setelah diperpanjang. Namun kerumitan kemudian mulai muncul. Menurut pandangan sebagian … Lanjutkan membaca Hak Guna Usaha (3)
istilahhukum 