Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (4)

Melanjutkan pembahasan tentang putusan hakim (Yurisprudensi) yang berkaitan dengan asas umum Pemerintahan yang baik, maka berbagai Yurisprudensi dapat dilihat selanjutnya.

Asas Proporsionalitas menempatkan putusan KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan procedural dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (lihat yurisprudensi MA. No. 81 K/TUN/2006 dan Yurisprudensi MA No. 81 K/TUN/2006 dan MA No. 31 K/TUN/2014.

Asas keterbukaan menempatkan Pemerintah atau pejabat TUN wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan dan penilaian.

Asas ini juga sering ditempatkan berbarengan atau Bersama-sama dengan asas kepastian hukum dan kecermatan  (Yurisprudensi No. 103 K/TUN/2010).

Asas keseimbangan menempatkan pejabat atau badan/pejabat tata usaha negara menerapkan sanksi-sanksi maka harus menjaga keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan.

Pejabat atau badan/pejabat tata usaha negara harus memberikan cukup penjelasan mengenai apa yang menjadi indikator dari asas tersebut (Yurisprudensi MA No. 17P/HUM/2005.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s