Ultra Petita

Didalam berbagai yurisprudensi, pada asasnya hakim tidak dibenarkan mengabulkan permohonan penggugat melebihi apa yang dimintanya (didalam petitum).  Asas ini dapat dilihat didalam Pasal 178 HIR junto pasal 189 RBg.  Asas yang begitu ketat kemudian dapat dilihat didalam berbagai yurisprudensi yang tegas mengatakan “Hakim tidak diperbolehkan atau dilarang memberikan putusan yang tidak di tuntut oleh oleh …

Iklan

Asas Pemerintahan yang Baik (5)

Asas Pemerintahan yang baik yang mendasarkan kepada asas kecermatan disebutkan didalam  Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT. Didalam berbagai yurisprudensi disebutkan asas ini menempatkan dan menegaskan agar Badan atau pejabat administrasi negara didalam mengeluarkan membuat keputusan TUN agar …

Asas Keadilan (2)

Setelah sebelumnya defisini yang menjelaskan tentang Adil yang kemudian ditempatkan kebersamaan setiap orang. Tanpa memandang jenis kelamin, umur, suku bangsa, warna kulit, agama, ras dan kewarganegaraan.  Maka pada kesempatan kali ini, Keadilan ditempatkan sebagaimana peruntukkannya.  Berbagai istilah kemudian memaknai seperti “sesuai dengan keadaan”. Ada juga menyebutkan “affirmatif”.  Kelompok yang dapat dikategorikan seperti perempuan, anak, kelompok …

Asas Keadilan

Tema adil dan keadilan adalah tema yang paling banyak menyita perhatian kalangan ahli hukum (jurist). Berbagai filsafat keadilan kemudian banyak mewarnai berbagai putusan Pengadilan (yurisprudensi), menjadi kajian kampus bahkan diteriakkan berbagai kalangan. Namun sebelum memasuki berbagai warna filsafat keadilan, secara esensial para ahli kemudian merumuskan dengan ide sederhana. Pertama. Adil ditempatkan kebersamaan setiap orang. Tanpa …

Asas Umum Pemerintahan yang baik (3)

Setelah menjelaskan tentang asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagai pedoman hakim didalam memutuskan, berbagai yurisprudensi dengan tegas memberikan arahan yang jelas. Yurisprudensi MA No. 505 K/TUN/2012 dan Yurisprudensi MA No. 99/PK/2010, Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh …

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (4)

Melanjutkan pembahasan tentang putusan hakim (Yurisprudensi) yang berkaitan dengan asas umum Pemerintahan yang baik, maka berbagai Yurisprudensi dapat dilihat selanjutnya. Asas Proporsionalitas menempatkan putusan KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan procedural dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (lihat yurisprudensi MA. No. 81 K/TUN/2006 dan Yurisprudensi MA No. 81 K/TUN/2006 dan MA No. 31 …

Asas Umum Pemerintahan Yang baik (2)

Didalam Hukum Administrasi negara dikenal asas-asas umum Pemerintahan Baik (AUPB). AUPB terdiri dari asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan/tidak diskriminasi, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggara negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas keadilan. Menurut data dari berbagai sumber menyebutkan …

Teknik Penyidikan Menurut Hukum

Akhir-akhir, Indonesia dihebohkan dari penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri. Penetapan tersangka (yang kemudian meninggal dunia) memantik diskusi dikalangan hukum. Sebagian kalangan menganggap penetapan tersangka yang kemudian meninggal dunia adalah “berlebih-lebihan”. Bahkan ada juga yang menganggap penetapan tersangka yang kemudian meninggal dunia tidak tepat. Tema ini menarik perhatian sekaligus melihat bagaimana ketentuan yang mengatur tentang penyidikan. …