Hukum Acara Pidana (2)

Melanjutkan pembahasan tentang hukum acara pidana sebelumnya, maka setelah dibacakan surat dakwaan, tersangka kemudian menjadi terdakwa, maka kemudian diminta tanggapan dari terdakwa. Apakah keberatan terhadap surat dakwaan atau kemudian tidak keberatan dengan surat dakwaan. Sehingga sidang dilanjutkan dengna pembuktian.

Apabila terdakwa kemudian keberatan surat dakwaan, maka kemudian dikenal sebagai tangkisan (eksepsi).

Untuk membantah surat dakwaaan, maka KUHAP memberikan petunjuk tentang surat dakwaan. Sebagaimana diatur didalam pasal 143 KUHAP, maka dikenal dua mekanisme tangkisan (ekspesi).

Pertama. Formal. Materi ini lebih banyak berisikan tentang identitas dari terdakwa. Kepentingan hukum untuk menilai materi formal agar kedepan didalam persidangan, maka terdakwa dapat dilihat. Apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Sehingga tidak menjadi salah orang (error en persona).

Kedua. Materi. Didalam KUHAP dijelaskan, dakwaan disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Makna ini kemudian dijelaskan didalam Yurisprudensi (Putusan MA yang kemudian diikuti oleh hakim), yakni agar didalam membuat dakwaan harus cermat memperhatikan detail dari dakwaan peristiwa hukum pidana, melihat pertanggungjawaban pidana dan relevansi dengan perkara yang disidangkan.

Sedangkan jelas sering juga diartikan sebagai dakwaan yang disusun menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh terdakwa. Sedangkan lengkap adalah surat dakwaan disusun harus disusun menggunakan tatacara penyusunan dakwaan.  

Kepentingan agar sura dakwaan disusun cermat, jelas dan lengkap, selain agar memenuhi kewajiban jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa dipersidangan, juga bertujuan agar terdakwa dapat mengetahui, tuduhan atau dakwaan apa yang disangkakan.

Selain itu menjadi pedoman terhadap Majelis hakim didalam memutuskan. Berbagai yuriprudensi menegaskan. Hakim hanya berpihak kepada dakwaan. Hakim tidak boleh memutuskan diluar dari yang didakwakan.

Konsekwensi hukum terhadap surat dakwaan yang disusun tidak cermat, jelas dan lengkap mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Karena perintah hakim, maka kemudian terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Namun terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum, terhadap materi pokok perkara belum disidangkan. Sehingga perkara ini hanya “diperbaiki” dan kemudian dapat dilanjutkan.

Jadi perkara ini belum dinyatakan bebas demi hukum.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s