SURAT DAKWAAN

Tinggalkan komentar

Agustus 31, 2012 oleh istilahhukum

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, yang membuat
surat dakwaan bukan jaksa atau Penuntut Umum, melainkan hakim,
sedangkan jaksa hanya membuat surat pelimpahan perkara. Sebutan
Kejaksaan pada waktu itu adalah Openbaar – Ministerie atau Parket
sedangkan jaksa adalah Magistraat dan setelah Indonesia merdeka
sebutan lembaga kejaksaan adalah Kejaksaan (Djoko Prakoso, Surat
Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara didalam proses
Pidana,   Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1988Hal. 12.

Istilah yang digunakan “surat tuduhan” atau “acte van beschuldiging”.
Dalam ketentuan hukum Belanda dan negara lainnya penganut system
Eropa-kontinental surat dakwaan lazim disebut dengan “acte van
verwijing” atau pada ketentuan hukum Inggeris dan negara lainnya dalam
rumpun penganut system Anglo – Saxon dikenal istilah “imputation” atau
“bill of indictmen.

Setelah berlakunya UU No. 15 tahun 1961 disebut dengan surat tuduhan
yang dibuat oleh Jaksa, dan didalam pembuatan surat tuduhan, Jaksa
wajib memperhatikan saran-saran dari hakim, dan sejak itu sebuatan
jaksa adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri karena Lembaga kejaksaan
telah berdiri sendiri.

Setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 1981, maka selain tidak dipergunakan
lagi istilah surat tuduhan, melainkan surat dakwaan dan penuntut umum
yang wajib membuatnya.  Jadi setelah berlakunya KUHAP, istilah resmi
adalah surat dakwaan walaupun maksud dan tujuannya bahkan hakekatnya
adalah sama dan tidak berbeda.

Dari berbagai sumber disebutkan definisi surat dakwaan adalah “surat
atau akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu uraian
yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak
pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya
pemeriksaan di persidangan peradilan, apabila terdapat cukup bukti
terdakwa dipidana, tetapi apabila sebaliknya terdakwa dibebaskan atau
dilepaskan dari segala tuntutan hokum”.

Berdasarkan ketentuan pasal 143 (2) KUHAP, ditentukan bahwa penuntut
umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani
yang berisi :
1.      Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2.      Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang
dilakukannya;
Kemudian ditentukan sebagaimana diatur didalam pasal 143 (3) KUHAP,
bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud didalam pasal 143 ayat (2) huruf b adalah batal demi hukum.

fungsi dari surat dakwaan yaitu
1.      Kepentingan dari penuntut umum yang bertindak atas nama negara dan
masyarakat;
2.      Kepentingan terdakwa yang bertindak atas nama pribadinya untuk
membela dirinya

Begitu pentingnya surat dakwaan yang merupakan dasar dari pemeriksaan
di persidangan peradilan dapat dilihat putusan Mahkamah Agung RI, Reg.
No. 47/Kr/K/1956 tanggal 28 Maret 1957 yang didalam pertimbangannnya
“yang menjadi dasar tuntutan pengadilan ialah surat tuduhan, jadi
bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi”.

Putusan MARI Reg. No. 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 menyatakan
bahwa “putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan …”.

Surat dakwaan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, karena isi
surat dakwaan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan hak asasi
tertuduh dalam suatu proses pidana dan memberikan kepastian hukum
kepada terdakwa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: