KEWENANGAN MENGADILI

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menganut
sistem hukum. Pengaruh Eropa Kontinental dalam berbagai peraturan
kemudian diterapkan di Indonesia

Problematika sistem hukum nasional ditandai dengan diterapkan berbagai
sistem hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut
pengetahuan hukum, kita mengenal berbagai sistem hukum. Sebagai akibat
dijajah Belanda, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang
secara yuridis masih berlaku. Baik itu di lapangan Hukum Pidana
(wetboek van strafrecht voor Indonesia), Hukum Perdata (burgelk
wetboek), Hukum Dagang (wetboek van kophandel), Hukum Acara Perdata
(reglement op de rechsvordering) maupun berbagai peraturan yang
tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Belum lagi masih
banyak peraturan peninggalan Belanda yang menurut para ahli masih
berjumlah 400 lebih yang belum menjadi hukum nasional yang berwatak
responsif terhadap tuntutan zaman

Namun Indonesia juga mengadopsi pelaksanaan hukum Kasus (Common Law
system) sebagaimana terjadi di Negara-negara yang menganut sistem
hukum Anglo Saxon. Ini dapat kita lihat di dalam Undang-undang No 23
Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
System hukum Anglo Saxon menawarkan perwakilan kelompok (class action)
dan hak gugat organisasi (legal standing). UU ini juga menawarkan
proses penyelesaian mediasi dan arbitrasi. Juga mengatur ganti rugi.

Indonesia juga merumuskan sistem hukum juga terjadi pada pengakuan
adanya hukum agama terutama Hukum Islam (Islam Law – Kompilasi Hukum
Islam) yang termaktub dalam pelaksanaan Peradilan Agama sebagaimana
diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Juga adanya pengakuan
yang meletakkan hukum adat (Customary Law System) dalam merumuskan
sistem hukum Nasional. Dari paparan singkat inilah, penulis hanyalah
memaparkan bahwa walaupun Indonesia menganut sistem hukum Eropa
Kontinental, namun dalam dimensi yang lain juga mengadopsi sistem
hukum yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon, pengakuan hukum
agama terutama Hukum Islam dan pengakuan untuk meletakkan hukum adat
dalam merumuskan sistem hukum nasional.

Dengan mengadopsi berbagai sistem bukum, Indonesia mengalami
keanekaragaman kebijakan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Berdasar
politik konstitusi, maka sistem dan lembaga peradilan yang merupakan
bagian distribusi kekuasaan negara menjadikan keanekaragaman bidang
yudikatif. Pasal 24 (2) UUD 1945 menentukan, Mahkamah Agung (MA) dan
MK pelaksana kekuasaan kehakiman dengan lima yurisdiksi. Empat
yurisdiksi peradilan eks UU Kekuasaan Kehakiman 1970 ditransformasikan
ke dalam konstitusi, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata
usaha negara (TUN), dan tetap dilaksanakan MA. Wewenang dan kewajiban
MK (Pasal 24C (1) UUD 1945), yang dilembagakan di luar MA, menjadi
yurisdiksi peradilan konstitusi.

Selain itu juga, kita juga menganut sistem hukum Islam yang ditandai
dengna UU No. 8 Tahun 1989. UU ini memberikan mandat untuk sengketa
keperdataan yang beragama islam (baca Perceraian, waris dan
sebagainya).

Berbagai peradilan khusus dibentuk dalam peradilan umum : Pengadilan
Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan
Perikanan,
Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia. Bahkan, pengadilan HAM terdiri atas
peradilan HAM ad hoc untuk pelanggaran berat HAM sebelum UU No
26/2000, dan peradilan HAM bukan ad hoc untuk pelanggaran berat HAM
yang terjadi sejak 2000.

Pada peradilan TUN ada Pengadilan Pajak, yang merupakan peradilan
khusus perpajakan dengan yurisdiksi khusus TUN. Peradilan khusus
militer memeriksa sengketa TUN militer. Untuk otonomi daerah, di Aceh
Mahkamah Syar’iyah menggabung kekhususan dua yurisdiksi khusus sebagai
“pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama” dan sebagai
“pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum

Jadi, ada berbagai UU yang mengatur dan membentuk peradilan.
Pengadilan Niaga dibentuk dengan UU Kepailitan 1998. Pengadilan
Perburuhan dibentuk melalui UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial 2004, dan diatur bersama dengan mediasi, konsiliasi, dan
arbitrasi di bidang perburuhan. Pengadilan Perikanan diatur melalui UU
Perikanan 2004.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s