Surat dakwaan

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, yang membuat surat dakwaan bukan jaksa atau Penuntut Umum, melainkan hakim, sedangkan jaksa hanya membuat surat pelimpahan perkara. Sebutan Kejaksaan pada waktu itu adalah Openbaar – Ministerie atau Parket sedangkan jaksa adalah Magistraat dan setelah Indonesia merdeka sebutan lembaga kejaksaan adalah Kejaksaan (Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, … Lanjutkan membaca Surat dakwaan

Iklan

KESALAHAN

Dalam tataran teori hukum pidana, sudah menjadi doktrin, untuk menentukan kesalahan (schuld) dapat dilihat dari dua segi. Kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa).   Dalam ilmu hukum pidana, untuk menentukan kesalahan (schuld) dengna menggunakan “tiada pidana tanpa kesalahan yaitu een straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea. Menentukan kesalahan (schuld) dilihat dari kesengajaan … Lanjutkan membaca KESALAHAN

Yurisprudensi

Dalam tataran ilmu hukum, istilah “yurisprudensi” mempunyai makna yang berbeda.Iuris prudential (latin), jurisprudentie (Belanda), Jurisprudence (Perancis) yang berarti ilmu hukum. Dalam sistem hukum Anglo Saxon (Common law), artinya, suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan dengan ilmu hukum lain. Sedangkan didalam sistem Eropa kontinental (civil law), artinya putusan hakim yang sudah inkracht yang kemudian diikuti hakim lain. Dalam sistem hukum … Lanjutkan membaca Yurisprudensi

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI (RECHTPERSOON)

Dalam kejahatan konvensional sebagaimana diatur didalam KUHP, kita hanya mengenal pertanggungjawaban pribadi (naturalijk persoon). Rumusan ini dapat kita jumpai kata unsur “barang siapa (nijk)” setiap tindak pidana didalam KUHP.   Menurut Moeljatno, “hanya terhadap orang-orang yang keadan jiwa normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat”. … Lanjutkan membaca PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI (RECHTPERSOON)

Filsafat Hukum dan Keadilan

Menjadi pertanyaan klasik dalam setiap persoalan hukum. Makna keadilan. Sama klasiknya dengan pertanyaan mengenai definisi hukum. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial (bonum commune) Dalam berbagai literatur baik dalam kajian teori hukum ataupun filsafat hukum, pertanyaan yang paling sering digugat, pertanyaan yang paling sering dipertanyakan mengenai definisi keadilan. Dalam ranah filsafat … Lanjutkan membaca Filsafat Hukum dan Keadilan

Hak Menguji Materiil

Secara prinsip, hak menguji materiil (judicial reviwe) peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebelum tahun 2002, peraturan perundang-undangan yang boleh diuji peraturan dibawah UU. Alasan logis dinyatakan, yudikatif tidak boleh masuk kedalam wewenang pembentuk UU. Sebagaimana dalam teori Montesque adanya pemisahan kekuasaan (separation of power), peran legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maka Yudikatif tidak boleh campur … Lanjutkan membaca Hak Menguji Materiil

Bahasa Belanda dalam Hukum Indonesia

Apabila kita melihat sejarah Indonesia yang pernah dijajah Belanda hampir 350 tahun lamanya, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang secara yuridis masih berlaku. Baik itu di lapangan Hukum Pidana (wetboek van strafrecht voor Indonesia), Hukum Perdata (burgelijk wetboek), Hukum Dagang (wetboek van kophandel), Hukum Acara Perdata (reglement op de rechsvordering) maupun berbagai peraturan yang tersebar di berbagai … Lanjutkan membaca Bahasa Belanda dalam Hukum Indonesia

Berlakunya KUHP

Dalam sebuah tayangan talkshow di televisi, disebutkan, Indonesia ”sebenarnya” tidak pernah menetapkan KUHP sebagai produk hukum untuk diterapkan dalam kejahatan umum konvensional. Padahal apabila kita lihat baik-baik, Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum. Peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam UU No. 1 Tahun … Lanjutkan membaca Berlakunya KUHP

Asas Kepastian Hukum

Sebagai jajahan Belanda, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang secara yuridis masih berlaku. Baik itu di lapangan Hukum Pidana (wetboek van strafrecht voor Indonesia), Hukum Perdata (burgelijk wetboek), Hukum Dagang(wetboek van kophandel), Hukum Acara Perdata (reglement op de rechsvordering), Pidana maupun berbagai peraturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.   Dengan meninggalkan berbagai peraturan yang ditinggalkan … Lanjutkan membaca Asas Kepastian Hukum

HUKUMAN MATI

Wacana hukuman mati tetap hangat dibicarakan.  Pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Namun sampai saat sekarang ini belum diketemukan alternatif … Lanjutkan membaca HUKUMAN MATI